Fungsi pemerintah yang utama yakni mengadakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, berkeadilan, dan akuntabel. Agar mampu melaksanakan fungsi pemerintah secara baik, maka organisasi birokrasi harus tanggap, profesional, dan aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani.
Seiring dengan hal tersebut, pembinaan aparatur negara dilaksanakan secara terus menerus, supaya dapat menjadi alat yang efektif dan efisien, bersih, serta berwibawa, sehingga mampu melakukan tugas pemerintah ataupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi antusias dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.
Sorotan tajam mengenai kinerja birokrasi dalam mengadakan pelayanan publik menjadi wacana yang sesungguhnya dalam studi administrasi negara akhir-akhir ini. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pada sisi lain munculnya konsep swastanisasi, privatisasi, dan kontak kerja yang pada intinya ingin mengurangi campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik.
Kinerja birokrasi dalam mengadakan pelayanan publik lebih rendah ketimbang yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau kelembagaan masyarakat lainnya. Di kalangan masyarakat masih terdapat keluhan berbagai pelayanan pemerintah. Selama ini, pelayanan publik oleh birokrasi cenderung dipersulit, rendahnya ketidakpastian, prosedur berbelit-belit, dan waktu pelayanan yang lama.
Penilaian kinerja birokrat pemerintah, selama ini cenderung didasarkan pada faktor-faktor input seperti anggaran, peraturan perundangan, jumlah pegawai, dan termasuk petunjuk teknis pelaksanaan. Bukan pada faktor-faktor outputnya yaitu mutu layanan, tingkat efisiensi biaya, jangkauan, dan manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
Pelayanan publik selama ini masih menunjukkan mental model birokrat sebagai yang dilayani oleh masyarakat, bukan aparat yang harus melayani masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pendekatan kekuasaan birokrasi lebih dominan ketimbang keberadaan aparatur sebagai pelayan masyarakat. Kekuasaan birokrat sangat kuat sekali dan bahkan tak ada organisasi sosial kemasyarakatan yang mampu mengontrolnya sehingga praktek pengelolaan pelayanan publik selama ini yang menjadi beban masyarakat dan birokrat cenderunng melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Penelitian yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun oleh kalangan akademik menunjukkan bahwa penelitian mengenai kinerja birokrasi pemerintah dipandang dari sudut pendekatan proses masih bersifat parsial, yakni hanya berkaitan dengan analisis pada tingkat individu pegawai, tetapi belum melihat secara komprehensif dari sudut kinerja birokrasi pemerintah secara keseluruhan.
Seiring dengan hal tersebut, pembinaan aparatur negara dilaksanakan secara terus menerus, supaya dapat menjadi alat yang efektif dan efisien, bersih, serta berwibawa, sehingga mampu melakukan tugas pemerintah ataupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi antusias dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.
Sorotan tajam mengenai kinerja birokrasi dalam mengadakan pelayanan publik menjadi wacana yang sesungguhnya dalam studi administrasi negara akhir-akhir ini. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pada sisi lain munculnya konsep swastanisasi, privatisasi, dan kontak kerja yang pada intinya ingin mengurangi campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik.
Kinerja birokrasi dalam mengadakan pelayanan publik lebih rendah ketimbang yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau kelembagaan masyarakat lainnya. Di kalangan masyarakat masih terdapat keluhan berbagai pelayanan pemerintah. Selama ini, pelayanan publik oleh birokrasi cenderung dipersulit, rendahnya ketidakpastian, prosedur berbelit-belit, dan waktu pelayanan yang lama.
Penilaian kinerja birokrat pemerintah, selama ini cenderung didasarkan pada faktor-faktor input seperti anggaran, peraturan perundangan, jumlah pegawai, dan termasuk petunjuk teknis pelaksanaan. Bukan pada faktor-faktor outputnya yaitu mutu layanan, tingkat efisiensi biaya, jangkauan, dan manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
Pelayanan publik selama ini masih menunjukkan mental model birokrat sebagai yang dilayani oleh masyarakat, bukan aparat yang harus melayani masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pendekatan kekuasaan birokrasi lebih dominan ketimbang keberadaan aparatur sebagai pelayan masyarakat. Kekuasaan birokrat sangat kuat sekali dan bahkan tak ada organisasi sosial kemasyarakatan yang mampu mengontrolnya sehingga praktek pengelolaan pelayanan publik selama ini yang menjadi beban masyarakat dan birokrat cenderunng melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Penelitian yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun oleh kalangan akademik menunjukkan bahwa penelitian mengenai kinerja birokrasi pemerintah dipandang dari sudut pendekatan proses masih bersifat parsial, yakni hanya berkaitan dengan analisis pada tingkat individu pegawai, tetapi belum melihat secara komprehensif dari sudut kinerja birokrasi pemerintah secara keseluruhan.
